Tekan Angka Kasus Obesitas di Tengah Masyarakat, Pemerintah Harus Ambil Peran

Belakangan kasus obesitas marak terekspos media. Setelah Fajri, seorang pria dari Jakarta Timur bernama Ahmad Juwanto, diketahui mengalami obesitas, dengan tubuh berbobot 200 kilogram. Pemerintah dinilai mesti ambil peran dalam mengatasi masalah obesitas di tengah masyarakat.

Demikian dikatakan Perhimpunan Ahli Penyakit Dalam Indonesia dan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Sub Endokrin Dr dr EM Yunir SpPD KEMD. Salah satu upaya yang bisa dilakukan oleh pemerintah adalah menerapkan pembatasan maksimal kalori pada tiap produk makanan. "Ini yang mungkin peran pemerintah dan kita tidak bisa berbuat apa apa," ungkapnya pada media briefing virtual, Senin (10/7/2023).

Hadiah BWF World Tour Finals 2023 Wakil Indonesia: Jojo Full Senyum, Modal Nikah Kembali Halaman 3 Tekan Angka Obesitas hingga 3 Persen di 2030, Pemerintah Godok Soal Pajak Makanan Hasil Klasemen Liga Inggris: Manchester City Terpeleset, Arsenal dan Liverpool Umbar Senyum Halaman all

Kemenkes: Tingginya Angka Obesitas Berkorelasi dengan Peningkatan PenghasilanMasyarakat Jepang Hibahkan Kapal Patroli Senilai 9,53 Miliar Yen untuk Indonesia Menurutnya, saat ini tidak ada pembatasan maksimal berapa kalori yang diperbolehkan dalam satu jenis makanan yang dijual.

Terlebih saat ini banyak menu dari makanan cepat saji yang mengandung banyak sekali tepung dan gula. "Kalau kita lihat makanan cepat saji, cake, roti, kue dan sebagainya, pasti topping nya gula semua. Ditambah keju, susu, cream," papar dr Yunir Terlalu sering merasakan makanan yang manis dapat memberikan rasangan pada pengecap atau lidah.

"Hingga suatu saat, ambang manisnya berubah naik lagi. Sehingga makan yang manis manis kini menjadi biasa saja (dikonsumsi)," paparnya. Orang yang tidak biasa mengonsumsi makanan manis biasanya hanya mampu memakannya sedikit. "Tapi pada orang orang terbiasa, suatu saat hal itu akan membuat dia ketagihan untuk mendapatkan makanan manis," tutur Yunir.

Ditambah lagi belum ada pembatasan aturan dari pemerintah. "Pemerintah (perlu) mengawasi produk produk makanan cepat saji, makanan jadi yang mengandung kalori tinggi," pungkasnya. Artikel ini merupakan bagian dari

KG Media. Ruang aktualisasi diri perempuan untuk mencapai mimpinya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *